January 22, 2016

Kunjungan ke Bank Indonesia dan Nasib Pajak Sapi


Jam setengah delapan pagi saya sudah rapi. Ini hal aneh, karena biasanya saya masih pakai daster. Hihi.. Gara-garanya, Om (my stepdad) mengajak saya ke Bank Indonesia (BI). Om tau bahwa saya harus mengirimkan surat permohonan penelitian ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang ada di BI. Saya pun langsung mengiyakan ajakannya karena saya malas kalau harus pergi ngangkot sendirian ke sana *modus*

Ini kali pertama saya mengunjungi BI. Seperti gedung BI di Jakarta, gedung BI di Bandung pun megah dan masih menjaga bentuk awalnya. Di gerbang masuk, Om ditanya ini itu, mau ke mana dan mau ngapain. Setelah menjawab beberapa pertanyaan, kami pun mencari tempat parkir dan masuk ke dalam. Sesampainya di dalam, seperti gedung perkantoran lain, kami diminta meninggalkan kartu identitas di resepsionis dan ditukarkan dengan kartu identitas tamu. Lalu kami pun diarahkan ke lantai 3 untuk bertemu dengan orang yang memanggil Om.

Hari itu Om dipanggil ke BI untuk melakukan Forum Group Discussion (FGD) dengan BI dalam rangka kajian ekonomi untuk triwulan pertama tahun 2016 ini. Salah satu kajian mereka tahun 2015 lalu adalah tentang daya saing industri di Jawa Barat. Dan untuk kali ini, Om dipanggil untuk mengkaji biaya logistik untuk lima bahan makanan pokok di Jawa Barat. Nantinya, hasil kajian ini akan dilaporkan ke Gubernur dan diteruskan ke Presiden sebagai pertimbangan untuk program-program pemerintah yang akan dilaksanakan.

Tak lama menunggu di ruang resepsionis OJK, seorang pria datang dan mengajak Om (dan saya jadi ekor) untuk masuk ke ruang rapat. Penampilan pria dan interior ruangan kantornya mengingatkan saya pada kantor saya di Jakarta. Jadi kangen deh. Haha, baper. Om pun diberikan buku kajian tahun 2015 dan CDnya. Setelah itu kami ditinggalkan sebentar yang saya pergunakan kesempatan itu untuk ngecharge handphone saya yang lowbat. Hihi, maaf yaa.. Dulu saya rajin bayar pajak kok *peace*

Diskusi pun dimulai. Om ditanya-tanya tentang biaya logistik lima bahan pokok di Jawa Barat. Lima bahan pokok itu adalah beras, daging ayam, daging sapi, cabai merah dan bawang. Mengapa lima bahan itu? Karena lima bahan pokok itulah yang berhubungan dengan tingkat inflasi. *panggil Bu Dosen Ekonomi*

Mulai dari efisiensikah penggunaan kereta api untuk mengangkut bahan pangan? Ternyata tidak, karena ternyata biaya bongkar muatnya membuat biaya membengkak. Sangat tidak efisien.

Ditanya juga, berapa ton kah ayam yang bisa diangkut dalam satu mobil engkel? Berapa lama perjalanan yang dibutuhkan dari Ciamis ke Bandung?

Diskusi mulai menghangat saat membahas masalah perbawangan. Saya baru tau, ternyata tahun 2015 kemarin sempat terjadi fenomena yang menurut saya aneh. Bawang yang berasal dari Brebes dihargai sebesar Rp. 7.000 per kilo, sedangkan bawang dari Vietnam hanya seharga Rp. 2.000 per kilo. What? Kok bisa sih? Kalau sudah begitu, masyarakat pasti lebih memilih bawang yang lebih murah dan hal itu berarti bisa merugikan petani bawang di Brebes yang terpaksa menurunkan harga bawang agar bisa kompetitif. Yang lebih ga masuk akalnya lagi, kok bisa sih harga bawang dari Vietnam bisa lebih murah? Menurut Om, hal itu bisa terjadi karena adanya kongkalikong di pejabat bea cukai dan bisa juga transportasi bawang-bawang itu disubsidi oleh pemerintah Vietnam. Kalau sudah begini, mulai kerasa ya aura-aura MEA. Bahkan sayur mayur pun bisa dengan bebasnya diimpor dengan harga yang murah banget. Hiks..

Setelah itu Om juga membahas masalah pajak sapi. Dan yang lucunya (atau ngenesnya) pegawai BI yang berdiskusi dengan Om malah tidak tau menau tentang isu ini. Walah. Piye toh mas? Saya aja tau padahal saya hanya berkutat sama popok Ahza hayo.. Hehe, engga deng, saya tau karena selama perjalanan ke BI saya membaca koran dan si pajak sapi ini sedang menjadi headline news karena terjadi kelangkaan daging sapi di pasaran. Dan orang BI sebagai salah satu pemegang kebijakan di negeri ini malah ga tau. Sedih saya. Hm, mungkin si mas belum sempat baca koran atau nonton beberapa hari ini *berpikir positif*

Kembali ke pajak sapi, lucu juga ya. Bahkan sapi pun dikenakan pajak. Pajak PPN yang dikenakan pada sapi ini adalah sebesar 10% dari harga satu ekor sapi yang sudah dipotong. Berdasarkan info yang saya dapatkan dari berita di televisi, awalnya pedagang daging hanya membayar Rp. 90.000 untuk masing-masing ekor sapi yang dipotong. Dan setelah adanya pajak ini, kini dia harus membayar Rp. 2.000.000 untuk satu ekor sapi yang dipotong. Mudah-mudahan pajaknya dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik ya.. Aamin

Tapi, bisa dibayangkan pengaruhnya terhadap harga daging sapi di pasaran? Sudah pasti melambung tinggi bukan?

Padahal, dengan harga sebelum pajak saja, masyarakat kelas menengah ke bawah sudah kesulitan untuk mengonsumsi daging. Makan bakso adalah salah satu cara mereka untuk memenuhi kebutuhan gizi yang berasal dari daging sapi. Padahal kita tau kan kalau di dalam bakso kandungan daging sapinya berapa persen sih? Kecil sekali, apalagi bakso-bakso yang banyakan aci itu loh. Dan dengan pajak sapi ini, lama kelamaan harga bakso akan naik dan masa makan bakso pun jadi sulit? :(

Sedih saya.. Yang bikin tambah sedih itu, ya tadi, pegawai BI saja ga tau dengan pajak sapi ini. Mungkin banyak juga hal-hal lain yang tidak diketahui. Ah, tapi saya tidak menyalahkan dia. Saya sempat bekerja di bank dan juga mempunyai teman yang bekerja di Departemen Keuangan. Saya tau mereka sudah melakukan yang terbaik untuk tugas mereka. Mereka membuat kajian demi kajian untuk dilaporkan kepada Bapak Presiden dan selanjutnya digunakan sebagai pertimbangan-pertimbangan program pemerintah. Mereka pun telah membuat berbagai program untuk rakyat yang banyak dan besar, yang sungguh banyak manfaatnya untuk rakyat jika bisa berhasil direalisasikan.

Tapi, apa yang terjadi di lapangan mengatakan sebaliknya. Ya, ga usah jauh-jauh deh. Dari apa yang saya ketahui dari diskusi antara Om dan pegawai BI itu, saya jadi tau banyak sekali justru program-program pemerintah yang harusnya bisa membantu dan membawa manfaat kepada masyarakat malah belum juga direalisasikan hanya karena gontok-gontokan antarkementrian. Atau kenyataan bahwa aparat-aparat pemerintah yang justru mempersulit masyarakat dengan kebijakan yang formal dan informal. Sudah bukan rahasia umum lagi kan bahwa praktek premanisme di pasar, pelabuhan bahkan di jalan lintas provinsi itu didalangi juga oleh pihak berwenang. Namun seakan semuanya tutup mata. Pura-pura tidak tahu akan dampaknya terhadap masyarakat. Dan apa sih yang bisa dibuat oleh masyarakat? Ga ada, kecuali berdoa supaya besok masih bisa makan.

Saya ga pernah tertarik dengan dunia politik dan saya mahasiswa ekonomi abal-abal. Tapi mendengar begitu banyak informasi yang bikin telinga dan hati saya panas, saya hanya ingin berkata satu hal ini pada pemerintah, pada orang-orang yang dipercayakan masyarakat ini untuk mengatur hajat hidupnya, pada orang-orang yang memegang amanah untuk menjaga bumi pertiwi ini agar tetap aman dan sejahtera:
Kadang, yang dibutuhkan masyarakat adalah bukan rencana proyek-proyek besar seharga trilyunan, kajian-kajian ribuan halaman yang mempercantik ruang arsip atau janji-janji yang membuat hati meleleh. 
Kadang, yang dibutuhkan masyarakat adalah satu langkah kecil yang nyata, yang bisa dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Yang menjadi bukti bahwa kami tidak salah untuk mempercayakan hidup kami kepada kalian, wahai Ulil Amri.
Sekian.

*semoga pajak sapi ini segera direvisi ya. semoga ini hanya test the water yang lain*
-----
#odopfor99days #day15 

No comments :

Post a Comment

Komentar anda, Semangat saya :D

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...